Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pro buruh dengan membuat terobosan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) telah menarik perhatian banyak pihak. Salah satu hal yang menarik adalah keinginan Anies Baswedan untuk melakukan diskresi atau memotong kebijakan peraturan mengenai UMP yang ada untuk kepentingan buruh.
Sebelum membahas lebih jauh tentang kebijakan tersebut, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP adalah upah minimum yang diatur oleh pemerintah provinsi untuk pekerja di wilayah provinsi tersebut. UMP diatur untuk memastikan bahwa pekerja di wilayah tersebut mendapatkan upah yang layak dan adil. UMP dihitung berdasarkan berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan biaya hidup.
Sejak tahun 2015, UMP di DKI Jakarta telah diatur untuk naik setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2021, Anies Baswedan mengusulkan diskresi dalam pengaturan UMP di DKI Jakarta. Diskresi yang dimaksud adalah memberikan keleluasaan kepada Gubernur untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang berbeda dengan aturan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam diskusinya, Anies Baswedan menyatakan bahwa diskresi tersebut perlu dilakukan untuk memperhatikan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dengan adanya diskresi, Anies Baswedan berharap dapat memberikan keuntungan bagi buruh di DKI Jakarta.
Namun, usulan Anies Baswedan menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa diskresi tersebut bisa memberikan keuntungan bagi buruh di DKI Jakarta, sementara pihak lain mengkhawatirkan bahwa diskresi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk memangkas upah pekerja.
Meskipun demikian, Anies Baswedan tetap mempertahankan keinginannya untuk melakukan diskresi dalam pengaturan UMP di DKI Jakarta. Ia mengatakan bahwa diskresi tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan buruh dan memastikan bahwa upah minimum yang diterima oleh pekerja masih layak.
Pada tanggal 1 April 2021, Anies Baswedan akhirnya menetapkan UMP DKI Jakarta 2021 sebesar Rp 4,4 juta per bulan. Besaran UMP tersebut memang lebih rendah dari UMP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 4,6 juta per bulan. Namun, Anies Baswedan memastikan bahwa besaran UMP tersebut masih layak dan adil untuk para pekerja di DKI Jakarta.
Kebijakan Anies Baswedan yang pro buruh dengan melakukan diskresi atau memotong kebijakan peraturan mengenai UMP yang ada untuk kepentingan buruh memang merupakan terobosan yang menarik. Namun, untuk dapat meraih hasil yang maksimal, Anies Baswedan perlu memastikan bahwa diskresi tersebut dilakukan dengan benar dan tidak dimanfaatkan oleh pihak pengusaha untuk merugikan buruh.
Oleh karena itu, Anies Baswedan perlu memastikan bahwa diskresi tersebut dilakukan dengan adil dan transparan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait UMP. Selain itu, Anies Baswedan juga perlu melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan buruh di DKI Jakarta.
Di samping itu, Anies Baswedan juga perlu melakukan langkah-langkah lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh di DKI Jakarta. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para buruh sehingga mereka dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja.
Selain itu, Anies Baswedan juga dapat melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akses buruh ke kesehatan dan perumahan yang layak. Dengan meningkatkan kesejahteraan buruh, diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial di DKI Jakarta.
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang Pro Buruh
